Sukses Pemilu 2014 Hanya 60% Setara Partisipasi DPT

Lilik Hariyoso:
"Prestasi KPU Hanya Berhasil Menyenangkan Penguasa, Tidak Bagi Rakyat"

Lilik Hariyoso, PDI Perjuangan

Banyaknya kesalahan yang terjadi pada Pemilu (Pemilihan Umum) 2014 kali ini terutama di banyak daerah di Indonesia menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, termasuk bagi para peserta pemilu terutama tokoh parpol (partai politik) dan para caleg (calon legislatif).

Baik caleg yang menang maupun caleg yang kalah mereka hampir mempunyai pengalaman yang sama tentang tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum kali ini, bahwa keberhasilan pemilu salah satu indikatornya adalah dilihat dari keikutsertaan rakyat dimana dalam hal ini yang tercatat dalam DPT (Daftar permilih Tetap). Mereka semua sepakat keikut sertaan rakyat yang hanya mencapai 60% adalah bukti tidak maksimalnya kinerja KPU pada pemilu kali ini.

Sebagai dimulai dari pendataan DPT sendiri saja, KPU termasuk gagal menjalankan UU Pemilu atau Peraturan KPU (PKPU) yang sudah jadi juklak (Petunjuk Pelaksanaan)nya. Kesimpangsiuran serta tidak validnya DPT yang dipergunakan pada pemilu kali ini menunjukkan KPU tidak melakukan upaya perencanaan yang baik.


Seharusnya DPT sudah divalidasi atau direvisi dan koreksi selambat-lambatnya 1 tahun sebelum pelaksanaan pencoblosan. Karena dari masa satu tahun itulah pihak pemerintah akan merencanakan penganggaran untuk menggelontorkan dana kebutuhan logistik yang jadi pekerjaan rumah KPU. Namun hal ini tidak bisa direalisir oleh KPU.

Lilik Hariyoso, S.Sos, Caleg PDIP Dapil 5 Raih 6.230 suara

Lilik Hariyoso, caleg PDIP dari daerah pemilihan (dapil) 5 DPRD Kota Bekasi dihubungi hari Sabtu, 26 April 2014 di kediamannya, yang kini termasuk salah satu dari 50 kandidat yang berhasil dan akan duduk di jajaran dewan mengungkapkan bahwa kinerja penyelenggara pemilu kali ini menunjukkan tidak mempunyai perencanaan yang baik dan optimal, sehingga banyak sekali dijumpai kesalahan dan ini menimbulkan permasalahan potensial menjurus kepada pengkondisian agar hasil pemilu bisa dimanipulasi menguntungan penguasa di satu daerah bahkan besar kemungkinan di tingkat nasional. Jika mau ditelusuri kinerja buruk KPU yang tidak terencana dengan baik ini dimulai dari awal-awal penentuan DPT hingga puncaknya penghitungan suara setelah masa pencoblosan.

"Rata-rata yang jadi dan berhasil duduk di dewan adalah mereka yang mau bekerja sungguh-sungguh di grass root (akar rumput), apalagi bagi inkamben (incumbent), jika mereka menjaga hubungan dengan konstituen selama mereka duduk di dewan, kemungkinan besar mereka bisa terpilih kembali. Tapi jika hanya duduk manis tak berbuat buat akar rumput, bagaimana mereka bisa dipilih kembali?" beber Lilik Hariyoso yang pada pemilu ini berhasil mendulang 6.230 suara ditambah suara partainya PDIP sehingga mendapat 1 kursi dari dapil 5.

Melihat pengalaman politik dan rekam jejaknya, Lilik Hariyoso memang bisa dibilang politisi handal, gaya berbicara yang penuh diplomasi penampilan yang akrab dan selalu tahu kapan mengatakan tidak atau ya, membuatnya termasuk salah satu tokoh yang asyik diajak bicara. Tapi apakah itu juga yang membuatnya bisa kembali terpilih menjadi wakil rakyat, maka kita harus melihatnya lebih dalam saat dirinya membangun komunikasi dengan akar rumput melalui banyak orang seperti tokoh penting di tingkat lingkungan seperti RT maupun RW tak terkecuali pengurus Kelurahan. Karena hanya dengan menjaga hubungan baik dengan mereka, maka apa yang kita harapkan bisa dimengerti dan ditangkap oleh mereka, demikian ungkapnya tentang bagaimana seharusnya seorang tokoh masyarakat menjaga konstituen.
Ketidakcermatan perencanaan dan ketidakseriusan menangani penyelenggaraan pemilu adalah bentuk kegagalan KPU dalam bentuk kualitas pemilu kali ini.

Bukan hanya partisipasi rakyat dari segenap lapisan yang tidak sesuai dengan harapan, tapi juga kesiapan teknis para pengelola pemilihan umum yang terseok-seok sehingga membuka celah bagi setan untuk kepentingan kelompoknya dan pada akhirnya mereka yang dirugikan akan melakukan perlawanan secara hukum. Hal ini berarti jadi pekerjaan besar MK (Mahkamah Konstitusi) yang kali sudah menerima sedikitnya 2000-an kasus pemilu yang tak mungkin bisa diselesaikan hingga akhir tahun ini dimana penggantian masa jabatan anggota parlemen dan penentuan pemilihan presiden 2014.

Bukankah ini bisa menimbulkan kecurigaan bahwa ada rekayasa besar dari pihak penguasa yang tak terlihat yang sengaja membiarkan penyelenggaraan pemilu yang legal dan konstitusional berjalan tersendat-sendat.

Sepertinya bangsa Indonesia yang telah 68 tahun merdeka ini memang belum cukup umur untuk bisa menikmati kemerdekaan sejati dimana memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan atau mau mengerti kebutuhan rakyatnya, tentunya dengan cara yang JURDIL (jujur, adil) dan LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia).

Dan sepertinya kejujuran serta keadilan belum bisa dijumpai pada pemilu kali ini, karena disinyalir masih banyak sekali terjadi kesalahan yang berpotensi akan kecurangan. Mungkin pemilu 2014 ini baru memenuhi kriteria "langsung" dari slogannya JURDIL & LUBER.

JURDIL & LUBER

Bagaimana pemilu kali ini bisa dibilang Jurdil dan Luber jika pokok-pokok berikut belum semuanya terpenuhi.

1. Pemilu 2014 belum JUJUR, karena masih banyak didapati ketidakjujuran para penyelenggara pemilu dan peserta pemilu mulai dari penentuan DCS hingga menjelang hari akhir pencoblosan, tidak perduli partai apa pun mereka. Jadi apakah layak hasil pemilu kali ini semuanya diklaim sebagai orang yang jujur dan pantas diberi amanah jadi wakil rakyat, jika ketidakjujuran masih dominan di semua lapisan?

2. Pemilu 2014 belum ADIL, karena masih banyak ditemui kecurangan yang merugikan pihak lainnya bahkan terkadang rakyatpun dirugikan dengan cara berkampanye politik yang bersifat transaksional.

3. Pemilu 2014 belum LANGSUNG? Bisa jadi beberapa daerah mungkin sudah bisa melakukan pencoblosan yang langsung tanpa perantara dalam menentukan calon wakil rakyat. Namun jika diperhatikan ada beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera seperti kepulauan Nias, atau beberapa provinsi di Indonesia bagian timur seperti Sulawesi dan lainnya masih terjadi pemilu yang tidak langsung. Malah ada beberapa kasus dimana surat suara didapati sudah dicoblos dan dengan sengaja dimasukkan ke dalam kotak suara untuk dihitung. Kasus di pulau Nias bahkan sempat direkam kamera ponsel dan ditayangkan oleh televisi swasta, metroTV secara nasional. Sungguh ini satu bentuk pelecehan kepada pemilu oleh sebagian bangsa ini.

4. Pemilu 2014 belum UMUM. Hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan seluruh rakyat yang sudah punya hak pilih masih belum maksimal, karena pihak KPU sendiri sudah mengeluarkan data bahwa hanya sekitar kurang lebih 60% dari DPT yang datang ke TPS di seluruh Indonesia. Sungguh ini angka yang mengecewakan meskipun tidak sedikit pihak yang mengatakan pemilu ini katanya lumayan lebih baik. Padahal bisa jadi ini adalah pemilu yang paling besar ketidakikutsertaan pemilihnya, dan itu bukan katanya-katanya.

5. Pemilu 2014 belum BEBAS, karena masih saja dijumpai beberapa warga masyarakat yang diancam jika mereka tak memilih caleg atau partai tertentu maka mereka akan mendapat kesulitan. Penulis memang masih memerlukan data yang membuktikan fakta ini, namun tidak semua saksi dan mereka yang diancam berani menjadi narasumber.

Penandatanganan Pleno Rekap Penghitungan Suara KPUD Kota Bekasi

6. Pemilu 2014 belum RAHASIA, karena masih saja ada pihak-pihak tertentu yang memberikan ancaman kepada sebagai rakyat kecil bahwa jika mereka tidak memilih caleg atau partai tertentu, maka akan dengan mudah dideteksi oleh pihak melalui kerjasama dengan penyelenggara. Hal ini membuktikan bahwa ketidaktahuan rakyat kecil tentang kebebasan dan kerahasiaan memilih adalah hak pribadi semua orang yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Lalu mengapa masih ada yang ketakutan, karena penyelenggara tidak pernah melakukan sosialisasi bahwa pemilu itu bersifat bebas dan rahasia, dimana setiap warga negara punya hak bebas dan rahasia memilih siapapun tanpa tekanan. KPU dan jajarannya tidak berhasil melakukan pencerahan kepada para pemilihterutama rakyat kecil, sehingga peristiwa ancaman dan intimidasi pihak tertentu itu terjadi. Sekali lagi penulis sudah sedang mengumpulkan bukti-bukti ancaman ini saat tulisan ini dipublikasikan.

Jadi apakah menurut Anda pemilu 2014 sudah JURDIL dan LUBER?

SidikRizal - webrizal.com

BIODATA CALEG DPRD KOTA BEKASI
DAPIL 1 PDIP NO.URUT 1

Nama lengkap : H.LILIK HARIYOSO, S.SOS
N.I.K. 3275011801600009
Tempat/Tgl Lahir : PD.BRAHRANG / 18-01-1960
Jenis kelamin : Lelaki
Agama : ISLAM
Status : KAWIN
Nama Istri : HJ.NURIYATI
Jumlah Anak : 3

Alamat Rumah :
JL.KUSUMA TIMUR RAYA C7 NO.13
RT.001 RW.003
KEL AREN JAYA
BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI
Prov. JAWA BARAT

Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI