Ada Rekayasa Sistematik Penggelembungan Suara PDIP?
Saat membaca twits dari beberapa akun dari kader PKS juga menyebar ke akun-akun pemerhati pemilu tahun 2014 ini, tampak sekali beberapa kesalahan yang entah disengaja atau hanya keteledoran petugas TPS hingga di tingkat kelurahan. Jika hal ini kesalahan tanpa disengaja, pastinya sudah bisa memicu keributan khususnya bagi caleg-caleg partai yang dirugikan. Jika melihat bentuk formulir C1 yang tak jauh dari bentuk surat suara dalam penghitungan perolehan sura caleg, maka sudah bisa dipastikan kesalahan-kesalahan tak disengaja (bila tak mau disebut kecurangan) bisa ditemui justru oleh para saksi caleg dari partai yang ada di dekat atau samping partai yang diduga melakukan kecurangan.
Ada beberapa teori dari terjadinya kesalahan tulis formulir C1 dimana hal ini lebih sering memberikan keuntungan bagi partai tertentu dan merugikan partai lainnya. Menurut pengamatan dari beberapa akun twitter, caleg dari PDIP lebih sering diuntungkan dengan kesalahan tulis petugas di KPPS hingga tingkat kelurahan. Tentunya hal ini berpotensi menumbulkan konflik dengan banyak pendukung caleg partai lainnya.
Sebelum penulis paparkan beberapa kemungkinan yang terjadi mengapa kesalahan ini bisa terjadi, penulis mengumpulkan beberapa link berikut ini.
Kesalahan Pertama
Tidak mengisi rincian perolehan suara pada nama caleg atau lambang partai.
Selembar Formulir C1 dari satu TPS yang tidak lengkap berisi rincian seperti pada gambar berikut, bisa menimbulkan banyak fitnah dan tentunya PDIP yang diuntungkan. Lihat pada link berikut ini: https://twitter.com/frans_surya/status/455358149529059328/photo/1 jelas di sini tampak bahwa rincian suara caleg atau partai tidak diisi oleh petugas, meskipun mereka menandatangani semua. Yang tercantum adalah jumlah total. Lalu dimana rincoan caleg yang mendapat suaranya?
Melihat kesalahan pengisian dan penulisan formulir ini bisa diambil beberapa kemungkinan:
1. Petugas terlalu lelah sehingga kolom-kolom yang seharusnya diisi terlewatkan dan dibiarkan kosong.
2. Petugas dengan sengaja membiarkan kolom perolehan suara kosong termasuk kolom suara partai, dan hanya mengisi jumlah suara sah. Kesengajaan ini bisa dikategorikan kriminal dan juga bisa dimasukkan pelanggaran pidana.
3. Petugas bisa dianggap telah dibayar oleh pihak tertentu untuk sengaja mengosongkan atau salah menulis pada kolom perolehan suara caleg baik di lembar PDIP dengan tujuang menggembungkan suara, atau bisa juga di lembar partai lain dengan tujuan mengempeskan atau mengurangi jumlah perolehan suara.
Kesalahan Kedua
Salah menghitung Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)
Biasanya modus yang dilakukan oleh petugas KPPS adalah dengan memberi angka 1 digit di sebelah kiri pada angka jumlah perolehan suara sah dari Lembar Kolom PDIP.
Modus ini bahkan dengan kontras terlihat sebaliknya pada partai di sebelah kirinya, yakni PKS yang dikurangi jumlah suaranya meski sudah tampak jumlah suara para caleg dan partai yang ada pada kolom masing-masing. Namun total jumlah keseluruhan justru dihilangkan atau dikurangi.
Lihat pada link berikut ini, https://twitter.com/saifious/status/454924283442372608/photo/1
Ketika kesalahan ini hanya insiden kecil di beberapa TPS dan jumlahnya hanya beberapa saja, mungkin tidak menjadi masalah besar. namun bagaimana jika semua 'kesalahan' yang menguntungkan PDIP ini benar-benar terjadi secara sistematis dan disengaja di level terendah yakni KPPS?
Dan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini sengaja dilakukan oleh sebagian besar petugas di TPS atau juga di tingkat kelurahan? Apakah benar hal ini dilakukan karena efek simpati publik yang hendak memenangkan sosok Jokowi sebagai calon presiden di pemilu tahun ini? Apakah ada rekayasa yang melibatkan uang sehingga begitu banyak petugas di semua level yang tidak memegang amanah bahkan rela mencederai kepercayaan yang diembannya, sehingga mau dengan sengaja menggelembungkan suara PDIP meskipun mereka tidak dibayar?
Apakah mungkin mereka tidak dibayar untuk melakukan keteledoran dan kesalahan yang hampir semuanya seragam dan seperti sudah diatur oleh pihak tertentu? Lalu apakah ada dalang dari semua ini, selain kita menyebutkan "setan" tentunya yang punya kepentingan agar bangsa kita saling curiga mencurigai serta berselisih paham dan ricuh oleh formulir C1 yang menjadi landasan awal penghitungan suara di level terendah?
Semua pertanyaan itu harus dijawab jika tak mau menimbulkan masalah baru yang bisa memicu kericuhan dan perpecahan bagi penyelenggaraan pemilu kali ini. Penulispun tak mau hanya menuliskan semuanya jika datanya hanya ada satu dua.
Permasalahannya adalah kita harus menunggu sampai berapa banyak bukti-bukti foto kesalahan pada lembar formulir C1 ini yang harus dipublikasikan? Karena beberapa pihak menganggap bahwa data yang disampaikan tidak bisa mewakili kesalahan yang bisa dianggap sistematis dan terekayasa secara nasional. Manalah sedikit data bisa mewakili sebanyak itu.
Lain halnya bila hampir di setiap provinsi di seluruh 33 provinsi yang ada, selalu ada satu atau lebih surat suara yang salah atau sengaja dibuat seperti itu dari beberapa TPS. Dan jika jumlahnya cukup signifikan, maka barulah hal ini bisa dimasukkan sebagai bentuk penggelembungan suara secara massiv dan sistematik. Namun jika kurang dari jumlah kejadiannya, maka ini hanyalah fenomena kesalahan kecil biasa.
Dan siapapun yang melihat hal ini terjadi, maka dia harus menunjukkan bukti yang lebih banyak lagi sehingga sampai pada jumlah yang memang pantas untuk dicurigai sebagai sebuah rekayasa massal oleh banyak petugas di TPS hingga KPPS dan level yang lebih tinggi.
Lihat juga link berikut ini https://twitter.com/frans_surya/status/454938768043036672/photo/1
Jika semua data di atas masih kurang, maka tugas semua saksi, bukan hanya pihak saksi dari PKS, tapi juga partai lainnya yang merasa dan mengetahui memang ada upaya sistematik untuk mengumpulkan semua bukti yang ada dengan memfotonya dan mempublikasikannya melalui twitter atau facebook dari telepon seluler mereka. Bukan perkara sulit sebenarnya, namun sepertinya hanya kader-kader partai seperti PKS saja yang mau melakukannya tanpa bayaran. Dan sepertinya itu bukan masalah saya, kecuali menyerahkannya kepada kehendak Allah, karena penulis percaya bahwa makar Allah jauh lebih canggih dan hebat dibanding makar semua manusia di muka bumi.
Kita tunggu saja apa yang terjadi dengan pemilu tahun ini, apakah berjalan dengan mulus, sehingga hasil Quick Count yang sudah mengeluarkan urutan perolehan suara tertinggi mulai dari PDI, Golkar, Gerindra dan lainnya tidak akan berubah banyak dengan hasil Real Count dari pihak KPU maupun KPUD?
Si @dikrizal: pengamat pemilu
Saat membaca twits dari beberapa akun dari kader PKS juga menyebar ke akun-akun pemerhati pemilu tahun 2014 ini, tampak sekali beberapa kesalahan yang entah disengaja atau hanya keteledoran petugas TPS hingga di tingkat kelurahan. Jika hal ini kesalahan tanpa disengaja, pastinya sudah bisa memicu keributan khususnya bagi caleg-caleg partai yang dirugikan. Jika melihat bentuk formulir C1 yang tak jauh dari bentuk surat suara dalam penghitungan perolehan sura caleg, maka sudah bisa dipastikan kesalahan-kesalahan tak disengaja (bila tak mau disebut kecurangan) bisa ditemui justru oleh para saksi caleg dari partai yang ada di dekat atau samping partai yang diduga melakukan kecurangan.Ada beberapa teori dari terjadinya kesalahan tulis formulir C1 dimana hal ini lebih sering memberikan keuntungan bagi partai tertentu dan merugikan partai lainnya. Menurut pengamatan dari beberapa akun twitter, caleg dari PDIP lebih sering diuntungkan dengan kesalahan tulis petugas di KPPS hingga tingkat kelurahan. Tentunya hal ini berpotensi menumbulkan konflik dengan banyak pendukung caleg partai lainnya.
Sebelum penulis paparkan beberapa kemungkinan yang terjadi mengapa kesalahan ini bisa terjadi, penulis mengumpulkan beberapa link berikut ini.
Tidak mengisi rincian perolehan suara pada nama caleg atau lambang partai.
Selembar Formulir C1 dari satu TPS yang tidak lengkap berisi rincian seperti pada gambar berikut, bisa menimbulkan banyak fitnah dan tentunya PDIP yang diuntungkan. Lihat pada link berikut ini: https://twitter.com/frans_surya/status/455358149529059328/photo/1 jelas di sini tampak bahwa rincian suara caleg atau partai tidak diisi oleh petugas, meskipun mereka menandatangani semua. Yang tercantum adalah jumlah total. Lalu dimana rincoan caleg yang mendapat suaranya?
Melihat kesalahan pengisian dan penulisan formulir ini bisa diambil beberapa kemungkinan:
1. Petugas terlalu lelah sehingga kolom-kolom yang seharusnya diisi terlewatkan dan dibiarkan kosong.
2. Petugas dengan sengaja membiarkan kolom perolehan suara kosong termasuk kolom suara partai, dan hanya mengisi jumlah suara sah. Kesengajaan ini bisa dikategorikan kriminal dan juga bisa dimasukkan pelanggaran pidana.
3. Petugas bisa dianggap telah dibayar oleh pihak tertentu untuk sengaja mengosongkan atau salah menulis pada kolom perolehan suara caleg baik di lembar PDIP dengan tujuang menggembungkan suara, atau bisa juga di lembar partai lain dengan tujuan mengempeskan atau mengurangi jumlah perolehan suara.
Kesalahan Kedua
Biasanya modus yang dilakukan oleh petugas KPPS adalah dengan memberi angka 1 digit di sebelah kiri pada angka jumlah perolehan suara sah dari Lembar Kolom PDIP.
Modus ini bahkan dengan kontras terlihat sebaliknya pada partai di sebelah kirinya, yakni PKS yang dikurangi jumlah suaranya meski sudah tampak jumlah suara para caleg dan partai yang ada pada kolom masing-masing. Namun total jumlah keseluruhan justru dihilangkan atau dikurangi.
Lihat pada link berikut ini, https://twitter.com/saifious/status/454924283442372608/photo/1
Ketika kesalahan ini hanya insiden kecil di beberapa TPS dan jumlahnya hanya beberapa saja, mungkin tidak menjadi masalah besar. namun bagaimana jika semua 'kesalahan' yang menguntungkan PDIP ini benar-benar terjadi secara sistematis dan disengaja di level terendah yakni KPPS?
Dan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini sengaja dilakukan oleh sebagian besar petugas di TPS atau juga di tingkat kelurahan? Apakah benar hal ini dilakukan karena efek simpati publik yang hendak memenangkan sosok Jokowi sebagai calon presiden di pemilu tahun ini? Apakah ada rekayasa yang melibatkan uang sehingga begitu banyak petugas di semua level yang tidak memegang amanah bahkan rela mencederai kepercayaan yang diembannya, sehingga mau dengan sengaja menggelembungkan suara PDIP meskipun mereka tidak dibayar?
Apakah mungkin mereka tidak dibayar untuk melakukan keteledoran dan kesalahan yang hampir semuanya seragam dan seperti sudah diatur oleh pihak tertentu? Lalu apakah ada dalang dari semua ini, selain kita menyebutkan "setan" tentunya yang punya kepentingan agar bangsa kita saling curiga mencurigai serta berselisih paham dan ricuh oleh formulir C1 yang menjadi landasan awal penghitungan suara di level terendah?
Semua pertanyaan itu harus dijawab jika tak mau menimbulkan masalah baru yang bisa memicu kericuhan dan perpecahan bagi penyelenggaraan pemilu kali ini. Penulispun tak mau hanya menuliskan semuanya jika datanya hanya ada satu dua.
Permasalahannya adalah kita harus menunggu sampai berapa banyak bukti-bukti foto kesalahan pada lembar formulir C1 ini yang harus dipublikasikan? Karena beberapa pihak menganggap bahwa data yang disampaikan tidak bisa mewakili kesalahan yang bisa dianggap sistematis dan terekayasa secara nasional. Manalah sedikit data bisa mewakili sebanyak itu.
Lain halnya bila hampir di setiap provinsi di seluruh 33 provinsi yang ada, selalu ada satu atau lebih surat suara yang salah atau sengaja dibuat seperti itu dari beberapa TPS. Dan jika jumlahnya cukup signifikan, maka barulah hal ini bisa dimasukkan sebagai bentuk penggelembungan suara secara massiv dan sistematik. Namun jika kurang dari jumlah kejadiannya, maka ini hanyalah fenomena kesalahan kecil biasa.
Dan siapapun yang melihat hal ini terjadi, maka dia harus menunjukkan bukti yang lebih banyak lagi sehingga sampai pada jumlah yang memang pantas untuk dicurigai sebagai sebuah rekayasa massal oleh banyak petugas di TPS hingga KPPS dan level yang lebih tinggi.
Lihat juga link berikut ini https://twitter.com/frans_surya/status/454938768043036672/photo/1
Kita tunggu saja apa yang terjadi dengan pemilu tahun ini, apakah berjalan dengan mulus, sehingga hasil Quick Count yang sudah mengeluarkan urutan perolehan suara tertinggi mulai dari PDI, Golkar, Gerindra dan lainnya tidak akan berubah banyak dengan hasil Real Count dari pihak KPU maupun KPUD?
Si @dikrizal: pengamat pemilu
Post a Comment
Silakan pos kan komentar Anda yang sopan dan harap tidak melakukan pelecehan apalagi yang berkaitan dengan SARA.
Terima kasih.
Wassalam
Redaktur bksOL